KENDARI, WAJAH SULTRA, COM– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Hingga minggu kedua Oktober 2026, realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sultra tercatat baru mencapai 62,31 persen.
Arahan tersebut disampaikan saat Gubernur memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (19 Oktober 2026).
Gubernur meminta Pj. Sekretaris Daerah bersama perangkat daerah segera menggelar rapat evaluasi untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran sekaligus menentukan langkah percepatan.
Menurutnya, memasuki triwulan IV, pelaksanaan program pemerintah harus semakin terarah. Setiap anggaran perlu dimanfaatkan secara efektif sesuai perencanaan dengan target dan hasil yang dapat diukur.
Selain persoalan anggaran, Gubernur mengingatkan pentingnya integritas dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara profesional.
ASN juga diminta menjadikan kedisiplinan sebagai bagian dari kesadaran pribadi, termasuk dalam mengikuti kegiatan kedinasan. Pengabdian kepada masyarakat, menurutnya, harus diwujudkan melalui kinerja nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
Gubernur turut menekankan bahwa pengembangan karier ASN harus berdasarkan kompetensi dan persyaratan jabatan. Informasi mengenai peluang jabatan dapat diakses melalui situs web sehingga pegawai dapat menyesuaikan dengan kualifikasi yang dimiliki.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur mengingatkan ancaman kemarau berkepanjangan di Sultra. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran.
Ia meminta OPD terkait mengambil langkah antisipasi sesuai kewenangan, terutama dalam menghadapi kondisi udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Gubernur menegaskan percepatan pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang disiplin, bertanggung jawab, serta mampu memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat. (***)
