JAKARTA, WAJAH SULTRA, COM– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Termasuk ASR yang berkomitmen memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini ASR katakan untuk menjawab, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD Sultra selama pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami menyambut baik seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi, guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar ASR dalam keterangannya, Rabu (15/7).
Lebih jauh ASR mengaku pihaknya telah menyiapkan enam langkah strategis pengelolaan keuangan daerah.
Prioritas utamanya meliputi optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi antarlembaga.
Kemudian penegakan hukum terhadap wajib pajak, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, serta perbaikan tata kelola aset daerah.
Lebih jauh Gubernur menjelaskan, salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah rendahnya realisasi pajak kendaraan bermotor yang baru mencapai 76,32 persen atau Rp 193,6 miliar.
Menurut ASR, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, banyaknya kendaraan operasional perusahaan tambang yang masih menggunakan pelat luar daerah.
“Kemudian melemahnya daya beli masyarakat, serta kebiasaan menunggu program pemutihan pajak,” katanya.
Untuk itu, pemerintah akan memperketat pengawasan dan menegakkan hukum terhadap kendaraan yang menunggak pajak lebih dari dua tahun sesuai peraturan yang berlaku.
ASR juga menjamin seluruh rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD akan ditindaklanjuti secara serius.
Menyinggung langkah yang akan dilakukan, ASR mengatan mencakup evaluasi penyerapan anggaran, peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran belanja, penyelesaian rekomendasi BPK RI, perbaikan manajemen RSUD, serta penertiban aset daerah melalui pendataan ulang, penyelesaian sengketa lahan, dan sertifikasi aset pemerintah.
Pemprov turut menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan target pendapatan transfer belum tercapai, di antaranya belum optimalnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant, DAK Fisik Pendidikan, ketidaksesuaian data pada aplikasi OM SPAN, serta belum terpenuhinya syarat penyaluran DAK Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
ASR juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
“Saya tidak mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa dukungan dari rekan-rekan anggota dewan,” tegasnya.
Dia berharap pembahasan Ranperda dapat berlangsung secara konstruktif untuk melahirkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.(***)
