KENDARI, WAJAH SULTRA, COM–Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sultra di Hotel Azizah Syariah Kendari,
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Menuju Sultra Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.”
Turut hadir Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, unsur Forkopimda Sultra, Ketua TP-PKK Prov. Sultra, Ketua DWP Prov. Sultra, para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Sultra, serta Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan se-Kota Kendari.
Hugua mengatakan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Data kependudukan adalah fondasi utama perencanaan pembangunan. Dengan populasi Sultra sekitar 2,8 juta jiwa, data yang akurat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antar-lembaga menjadi kunci mewujudkan masyarakat sadar administrasi.
“Kita harus pastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang valid dan aktif. Ini bukan hanya persoalan data, tapi soal keadilan sosial dan pelayanan publik,” ujarnya.
Hugua juga mengapresiasi peran TP-PKK dan DWP yang selama ini menjadi ujung tombak sosialisasi di lapangan, karena memiliki jaringan kader hingga tingkat desa dan kelurahan.
“PKK dan DWP adalah mitra strategis pemerintah. Mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga sangat efektif untuk mendorong gerakan sadar administrasi kependudukan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sultra atas komitmen dan sinerginya dalam meningkatkan kualitas layanan Adminduk.
“Kami sangat mengapresiasi semangat kolaborasi antara Dukcapil, TP-PKK, dan DWP. Sinergi ini merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan,” ujarnya.
Farid menegaskan bahwa pelayanan Adminduk merupakan hak dasar setiap warga negara.
Sehingga dia berharap seluruh dokumen kependudukan bersifat gratis, dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi biaya transportasi atau layanan daring agar masyarakat di daerah terpencil tetap terlayani.“Tidak ada satu
pun penduduk yang boleh ditinggalkan. Bahkan jika hanya satu orang di pelosok, pemerintah wajib melayani,” katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia per semester I tahun 2025 mencapai 286,6 juta jiwa, dengan peningkatan sekitar 1,7 juta jiwa dibanding semester sebelumnya. Data ini, katanya, menjadi barometer utama perencanaan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, dijelaskannya, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) juga terus digalakkan dengan empat prinsip utama yakni sadar pentingnya dokumen kependudukan, sadar pentingnya data kependudukan yang benar, sadar pemanfaatan data kependudukan dan sadar melayani untuk masyarakat bahagia
“Gerakan ini sejalan dengan program PKK “Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAP)” yang menyasar keluarga hingga tingkat desa,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga ia menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Dukcapil Sultra. Dimana perekaman KTP-el mencapai 96,82%, mendekati target nasional 99,4%. Kemudian ktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 5,82%, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) sebesar 50,64% dan akta kelahiran usia 0–18 tahun mencapai 97,98%.
“Ini pencapaian yang baik dan patut diapresiasi. Kita tinggal sedikit lagi mencapai target nasional,” pungkasnya. (hen)
