KENDARI, WAJAH SULTRA, COM– Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir Hugua, memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (4/8).
Apel ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Sultra, Staf Ahli Gubernur, para Asisten, Kepala OPD, Kepala Biro, pejabat struktural dan fungsional, serta ribuan ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Sultra.
Dalam kesempatan itu, Hugua menekankan pentingnya peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi merupakan instrumen pembiayaan yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“APBD itu sebetulnya pembiayaan daerah. Untuk apa Untuk membiayai kekayaan daerah. Apa itu kekayaan daerah? Pertama, sumber daya alam Sulawesi Tenggara seperti aspal, tambang, pertanian, dan perikanan. Kedua, untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat model finansial pemerintah daerah,” katanya.
Hugua mengatakan bahwa dalam waktu dekat Pemprov Sultra akan mulai menyusun APBD Perubahan 2025 dan APBD Induk 2026. Ia pun menekankan bahwa keberhasilan serapan anggaran sangat ditentukan oleh perencanaan awal yang matang dari masing-masing perangkat daerah.
“Kalau perencanaan tidak baik, serapan anggaran pasti bermasalah. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki perencanaan sejak awal agar pelaksanaan program dapat maksimal,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sekitar 70 persen komposisi APBD Sultra masih berasal dari transfer pusat, sementara sisanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, Pemprov tengah berupaya mendorong optimalisasi PAD dengan menggali potensi sumber daya lokal secara lebih agresif dan sistematis.
“Pak Gubernur menekankan agar kita menggenjot pendapatan asli daerah. Setiap keputusan belanja di OPD harus benar-benar dipikirkan dampaknya. Mau beli aset? Silakan, tapi aset itu harus bermanfaat dan langsung disertifikatkan agar tercatat sebagai kekayaan daerah,” katanya.
Hugua juga mengingatkan bahwa setiap rupiah belanja daerah harus memberi efek berganda, baik terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, maupun penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu juga, Hugua menambahkan perlunya terobosan dari setiap OPD, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk meningkatkan kualitas produk lokal dan memperluas pasar ekspor.
“Kalau produk kita tidak bisa diekspor, kualitas kita rendah. Pernahkah ada usulan untuk mempertemukan buyer dengan produsen lokal? Atau misi dagang bersama pengusaha keluar negeri? Ini penting agar produk kita tidak hanya membesarkan daerah lain, tetapi juga Sulawesi Tenggara,” pungkasnya. (hen)
