KENDARI,WAJAHSULTRA.COM–Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra reses di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
Dalam reses yang diselenggarakan politikus Golkar ini, warga setempat mengeluhkan penerangan jalan. Kemudian, pembangunan drainase, pengaspalan jalan dan talud kurang lebih 300 meter.
Menanggapi hal itu, Aksan Jaya Putra (AJP) menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Karena itu merupakan tanggung jawab mereka.
Terkait penerangan jalan, AJP mengatakan, jika Wawombalata masuk wilayah Kota Kendari, seharusnya mendapatkan program pemerintah kota yakni Kendari terang. “Harusnya warga Wawombalata dapat menikmati program tersebut. Saya juga tidak mengetahui kenapa sampai saat ini Wawombalata belum mendapatkan program itu,” ungkap pria yang memiliki tagline Kendari Bisa, Rabu, (02/02).
Untuk itu, AJP menyarankan agar Lurah dan Camat intens melakukan koordinasi dengan Pemkot Kendari, agar program Kendari terang dapat dinikmati semua masyarakat yang ada di Kota bertaqwa ini. “Program itu sudah lama berjalan, harusnya semua masyarakat dapat menikmati program tersebut,” paparnya.
Selain itu, AJP juga melaksanakan reses di Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga. Warga setempat mengeluhkan Jalan Poros Imam Bonjol, karena banyak limbah yang masuk di ruas jalan, sehingga warga meminta dibuatkan drainase. Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kendari, karena warga setiap bulan membayar iuran, namun air PDAM tidak mengalir.
Kemudian, warga juga meminta untuk dibuatkan sumur bor dan diberikan modal usaha, agar masyarakat bisa mengembangkan usaha mereka.
Terkait drainase dan sumur bor ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun, dirinya akan melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait agar dapat menjawab keluhan masyarakat. “Pasca menerima aspirasi ini, saya akan koordinasi dengan dinas terkait agar aspirasi masyarakat dapat dijawab,” ungkapnya.
Kemudian, pelayanan PDAM ini bukan hanya satu dua kali masyarakat mengeluh namun sudah bertahun-tahun. Ini juga menjadi beban, karena setiap bulan masyarakat membayar iuran padahal tidak menikmati pelayanan PDAM. “Kan aneh masyarakat setiap bulan membayar, tapi tidak ada pelayanan air bersih,” jelasnya.
Untuk itu, Pemkot Kendari dan PDAM Tirta Anoa dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Pemkot harus melakukan revitalisasi untuk perbaikan jalur penyaluran air. Saya meyakini hampir setiap sudut-sudut pengaliran air mengalami kebocoran, sehingga penyaluran air tidak sampai ke masyarakat atau pelanggan,” kata AJP.
Terakhir, terkait modal usaha. Pemerintah sudah menyiapkan wadahnya, yakni Balai Latihan Kerja (BLK). Ketika warga sudah melaksanakan pelatihan di BLK, maka untuk mendapatkan program terbuka lebar. “Nanti kita koordinasikan dengan pihak BLK, agar warga kelurahan Alolama diberikan ruang untuk melaksanakan pelatihan di BLK,” tutup Aksan Jaya Putra. (p2/c/hen)
